UU Cipta Kerja: Lebih dari seribu orang di berbagai provinsi ditangkap usai unjuk rasa menentang omnibus regulation, polisi dituding antidemokrasi
Sentanu ditangkap setelah menembak warga dengan airsoft gun di Simalungun. Motifnya adalah arogansi dan ingin menunjukkan kehebatannya.
Kemudian, dalam kasus ini, polisi juga memeriksa ten saksi yang merupakan warga sipil yang juga dimintai keterangan.
"Diharapkan revisi ini bisa memberikan landasan hukum yang lebih baik sebagai upaya peningkatan pelaksanaan fungsi, peran, tugas dan wewenang Polri," kata Yandri saat itu.
Korban begal jadi tersangka kasusnya dihentikan, polisi diminta 'akui kalau ada kesalahan' dan buat pedoman baru kapan membela diri dibenarkan
"Untuk jalur kode etik masih terus berjalan prosesnya dan untuk jalur pidana umum saat ini masih dalam proses penyelidikan," jelasnya.
Dua oknum polisi di Palu diduga menganiaya tahanan kasus KDRT hingga tewas. Motifnya adalah emosi karena korban berisik saat jam istirahat.
bogor bekaci jogja malang bali lampung banten surakarta kaltim kalbar sulsel sumbar sumsel batam riau
Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda 'masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja'
Korban dan keluarga, katanya, ingin agar terduga pelaku tidak hanya dikenakan sanksi etik dan dicopot dari jabatannya, tapi juga diproses secara pidana.
Setidaknya ada 11 perintah Kapolri. Salah satunya memberikan tindakan tegas kepada anggota polisi yang melanggar aturan saat menjalankan tugas.
Menurut laporan tersebut, penembakan menjadi tindakan kekerasan terbanyak dengan 440 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan anggota Polri untuk menggunakan senjata api masih menjadi sumber terjadinya pelanggaran HAM.
Terus, BeritaPolisi.id juga punya kode etik jurnalistik yang ketat. Mereka gak asal comot berita atau sekedar nyari sensasi. Semua berita yang mereka publish tuh udah melalui proses verifikasi yang ketat.
Pasal lain terkait kewenangan Polri untuk "mengamankan, membina, dan mengawasi" Berita Polisi ruang siber. Kewenangan ini disebut semestinya didasarkan pada izin ketua pengadilan negeri agar polisi tidak sewenang-wenang membatasi hak warga atas informasi dan komunikasi.